NPWP untuk UMKM mengikuti bentuk usaha yang dijalankan. Usaha atas nama sendiri menggunakan NPWP orang pribadi, sedangkan usaha berbentuk PT, CV, atau perseroan perorangan menggunakan NPWP badan.
Jadi, sebelum mengurus NPWP, periksa dulu apakah usaha masih melekat pada pemiliknya atau sudah didirikan sebagai badan tersendiri. Besarnya omzet dan nama toko saja belum cukup untuk menentukan jenis NPWP yang tepat.
Kapan UMKM Menggunakan NPWP Pribadi?
NPWP pribadi digunakan ketika Anda menjalankan usaha sebagai orang pribadi. Contohnya, berjualan makanan rumahan, membuka toko kelontong, atau menjual pakaian secara online tanpa mendirikan badan usaha.
Memiliki merek dagang atau nama toko tidak otomatis membuat usaha tersebut menjadi wajib pajak badan. Identitas perpajakannya tetap mengikuti pemilik usaha.
Jika sebelumnya sudah mempunyai NPWP saat bekerja sebagai karyawan, gunakan identitas perpajakan yang sama. Perbarui data kegiatan usaha dan sumber penghasilan sesuai kondisi terbaru. Bagi penduduk Indonesia, penggunaan NIK sebagai NPWP mengikuti ketentuan aktivasi dalam administrasi DJP. Hal ini diatur dalam ketentuan administrasi NPWP.
Anda bisa mempelajari layanan pengurusan NPWP pribadi apabila memerlukan bantuan untuk menyiapkan pendaftaran.
Kapan Usaha Harus Menggunakan NPWP Badan?
Jika usaha sudah didirikan sebagai PT atau CV, administrasi perpajakannya menggunakan NPWP atas nama badan tersebut. NPWP pemilik atau direktur tidak menggantikan identitas pajak perusahaan.
Untuk usaha berbentuk perseroan terbatas, pengurus dapat menyiapkan kebutuhan pembuatan NPWP PT. Sementara itu, usaha berbentuk persekutuan komanditer menggunakan NPWP CV.
Pemilik tetap perlu memperhatikan kewajiban pajak pribadinya sesuai keadaan masing-masing. Karena itu, pisahkan pencatatan transaksi perusahaan dan transaksi pribadi sejak awal. Kebiasaan ini membantu ketika menyiapkan laporan serta memeriksa aliran uang usaha.
Bagaimana dengan PT Perorangan?
PT perorangan tetap menggunakan NPWP badan meskipun hanya didirikan oleh satu orang. DJP menjelaskan bahwa perseroan perorangan diperlakukan sebagai wajib pajak badan.
Sebagai contoh, penjual kue yang menjalankan usaha langsung atas nama dirinya menggunakan NPWP pribadi. Jika kemudian mendirikan PT perorangan untuk menjalankan usaha tersebut, perseroannya menggunakan NPWP badan tersendiri.
Perbedaan utamanya terletak pada bentuk usaha yang didirikan. Kata “perorangan” pada nama perseroan tidak berarti kewajiban perpajakannya sama dengan usaha orang pribadi. Berikut perbandingan jenis NPWP berdasarkan bentuk usaha:
| Bentuk usaha | NPWP yang digunakan |
| Usaha atas nama orang pribadi | NPWP orang pribadi |
| PT perorangan | NPWP badan |
| PT atau CV | NPWP badan |
Apakah Pajak UMKM Pribadi dan Badan Sama?
Perlakuan pajaknya bisa berbeda. Dalam skema PPh final UMKM, fasilitas tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai Rp500 juta setahun berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan. Fasilitas tersebut tidak berlaku bagi PT perorangan maupun badan lainnya.
Aturan PPh final UMKM juga diperbarui melalui PP 20 Tahun 2026. Orang pribadi dan PT perorangan yang memenuhi syarat dapat menggunakan tarif final 0,5%, sedangkan PT biasa dan CV yang baru terdaftar setelah aturan berlaku tidak memperoleh fasilitas tersebut. Wajib pajak lama perlu memperhatikan ketentuan peralihan. Rinciannya dijelaskan dalam pembaruan ketentuan pajak UMKM dari DJP.
Karena itu, jenis NPWP harus mengikuti status usaha yang sebenarnya. Jika berencana mendirikan badan, pertimbangkan juga kebutuhan kontrak, pengelolaan keuangan, dan kewajiban pelaporan agar keputusan tidak hanya didasarkan pada perbandingan tarif pajak.
Persiapan Mengurus NPWP untuk UMKM
Setelah memastikan bentuk usaha, siapkan identitas pemilik atau pengurus, informasi alamat, kegiatan usaha, serta kontak yang bisa dihubungi.
Untuk badan, siapkan dokumen pendirian sesuai bentuk usahanya. DJP mencantumkan akta atau dokumen pendirian beserta perubahannya dalam persyaratan pendaftaran wajib pajak badan.
Cocokkan nama, alamat, dan identitas pengurus sebelum pengajuan. Jika NPWP sudah diterbitkan saat proses pendirian, periksa data tersebut terlebih dahulu agar tidak mengajukan pendaftaran ulang.
Butuh bantuan menentukan kebutuhan administrasi usaha? Hubungi Jasa Bikin NPWP vi WhatsApp +6285713536253 dan jelaskan bentuk usaha yang Anda jalankan. Tim dapat membantu menjelaskan layanan pengurusan yang sesuai sebelum Anda menyiapkan dokumen.